HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0     

# Selamat Datang di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II # Mewujudkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang Agung # Mandiri Akuntabel Dinamis Asri Nyaman Integritas # Kartika Cakra Candra Sari Tirta # ## [Kinerja 2020 # Penanganan Perkara: 65,96% # SIPP v3.3.0-1 # Evaluasi SIPP: 923,96poin # MIS v1.3 # IKPA [{01: N/A}; {03: N/A}] # Realisasi Blj Barang & Blj Modal [{01: 27,63%}; {03: 30,13%}] # *Ketua MA: Integritas adalah Kebutuhan *TuaKaBin: Koordinasi adalah Jantungnya Organisasi.
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar

 

e-Court Mahkamah Agung RI

PERMA Nomor 1 Tahun 2019

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan).

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online).

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

e-Litigation (Persidangan secara online).

Unduh Video 1 Unduh Video 2

P E T A     e - C o u r t

Manfaatkan Mediasi

mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, manfaatkan mediasi yang efektif, efisien, cepat, dan beritikad baik dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Gugatan Sederhana

smallclaim

PERMA No. 4 Tahun 2019, gugatan sederhana dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Biaya Perkara Perdata

panjar

Biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan/pemberitahuan, dan biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata.

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

  • Berhak memperoleh Bantuan Hukum
  • Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum
  • Berhak segera diadili oleh Pengadilan
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  • Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  • Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  • Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  • Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  • Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  • Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  • Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  • Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  • Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  • Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  • Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  • Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  • Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  • Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  • Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  • Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  • Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

(Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 uu no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

 

SIPP Tingkat Pertama

Input nomor perkara:

Telusuri serta awasi secara online jalannya proses penyelesaian perkara anda di Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  Tingkat Pertama.

SIPP Tingkat Banding

Input nomor perkara:

 
Telusuri serta awasi secara online jalannya proses penyelesaian upaya hukum perkara anda pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Banding.

Direktori Putusan

gambar one day publishSalinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Manfaatkan Bantuan Hukum

posyankum

Perma Nomor 1 Tahun 2014,  manfaatkan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

PERMA Nomor 9 Tahun 2016, prosedur pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Permohonan Informasi

abana

Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, kemudahan mengajukan permohonan informasi di pengadilan.

Cek Info Perkara Melalui SMS

gambar cek info perkara melalui smsAnda dapat cek informasi perkara, jadwal sidang, dan biaya perkara melalui sms. Pelajari caranya, klik pada gambar.