HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0   

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II # Mewujudkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang Agung # Mandiri Akuntabel Dinamis Asri Nyaman Integritas # Kartika Cakra Candra Sari Tirta #
# [Kinerja 2020 # Penanganan Perkara: 14,29% # SIPP v3.3.0-1 # Evaluasi SIPP: poin # MIS v1.3 # IKPA 01: ; IKPA 03: . # Realisasi 01: 4,28%; Realisasi 03: 0% #] *Ketua MA: Integritas adalah Kebutuhan *TuaKaBin: Koordinasi adalah Jantungnya Organisasi.
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar

TPM-HD Terkini

 

e-Court Mahkamah Agung RI

PERMA Nomor 1 Tahun 2019

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

e-Litigation (Persidangan secara online)

Unduh Video 1 Unduh Video 2

Penelusuran Perkara SIPP

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Cek Info Perkara Melalui SMS

gambar cek info perkara melalui smsAnda dapat cek informasi perkara, jadwal sidang, dan biaya perkara melalui sms. Pelajari caranya dengan klik gambar di atas.

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses publik salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
Lebih lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Lebih Lanjut

Diberitahukan kepada Para Pengunjung sidang, baik yang berada di dalam ruang persidangan maupun yang berada di luar persidangan agar membantu kelancaran jalannya persidangan dengan cara menghormati tata tertib persidangan sebagai berikut :

    1. Tidak boleh membuat kegaduhan, duduk dengan tenang dan sopan serta tidak diperkenankan merokok. ;
    2. Selama berada dalam ruang sidang agar semua jenis alat komunikasi di non aktifkan / silent. ;
    3. Hakim Ketua Sidang memelihara tata tertib persidangan dan segala sesuatu yang diperintahkannya wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. ;
    4. Dalam ruang siapapun wajib menuinjukkan sikap hormat kepada Pengadilan. ;
    5. Bahwa untuk keamanan persidangan, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan, sehingga siapapun juga yang membawanya wajib menitipkan ditempat yang telah disediakan untuk itu. ;
    6. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan dan apabila yang bersangkutan meninggalkan ruang persidangan maka petugas wajib menyerahkan kembali. ;
    7. Siapapun yang berada di ruang sidang Pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang. ;

Demikian agar diperhatian dan ditaati Tata Tertib ini, terima kasih.

Prosedur Gugatan Sederhana

smallclaim

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri


Lebih Lanjut

Menu Pintas