HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0   

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II # Mewujudkan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang Agung # Mandiri Akuntabel Dinamis Asri Nyaman Integritas # Kartika Cakra Candra Sari Tirta #
# [Kinerja 2020 # Penanganan Perkara: 14,29% # SIPP v3.3.0-1 # Evaluasi SIPP: poin # MIS v1.3 # IKPA 01: ; IKPA 03: . # Realisasi 01: 4,28%; Realisasi 03: 0% #] *Ketua MA: Integritas adalah Kebutuhan *TuaKaBin: Koordinasi adalah Jantungnya Organisasi.
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar

TPM-HD Terkini

 

e-Court Mahkamah Agung RI

PERMA Nomor 1 Tahun 2019

e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

e-Litigation (Persidangan secara online)

Unduh Video 1 Unduh Video 2

Penelusuran Perkara SIPP

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Cek Info Perkara Melalui SMS

gambar cek info perkara melalui smsAnda dapat cek informasi perkara, jadwal sidang, dan biaya perkara melalui sms. Pelajari caranya dengan klik gambar di atas.

Direktori Putusan

gambar one day publishAkses publik salinan elektronik putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
Lebih lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Lebih Lanjut

 

 

Panyabungan - Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II (PN Madina)  menggelar sosialisasi persiapan pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (e-Court), Kamis (26/4/2018).

 

Sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk  tindak lanjut PN Madina atas dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik pada awal April 2018.

 

"Dari sosialisasi yang disampaikan oleh Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum-red), YM. Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. di Medan beberapa waktu lalu, salah satu syarat untuk melakukan pengelolaan administrasi perkara secara elektronik ini yaitu melewati verifikasi terhadap kesesuaian nilai Aplikasi  Evaluasi SIPP dengan nilai minimal 600 poin selama tiga bulan berturut-turut," jelas Ketua PN Madina, Rudito Surotomo saat menyampaikan materi di Ruang Sidang Candra di depan seluruh pegawai PN Madina.

 

Administrasi perkara secara elektronik yang dimaksud disini meliputi proses penerimaan gugatan/permohonan hingga penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik.

 

Setelah memaparkan materi terkait administrasi elektronik, Ketua PN Madina juga melakukan sosialisasi singkat terkait penanganan perkara perdata yang disampaikan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, YM. Soltony Mohdally, S.H., M.H di Medan beberapa waktu lalu.(qw)

 

 

Prosedur Gugatan Sederhana

smallclaim

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 2 Tahun 2015 untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.


Lebih lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri


Lebih Lanjut

Menu Pintas