Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan  pengadilan negeri melalui satu pintu.

DASAR HUKUM

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. KLIK DISINI

Pelayanan pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). adapun jenis layanan antara lain :

A. Kepaniteraa Pidana

1. Pelimpahan Berkas Perkara Pidana;
2. Pendaftaran Praperadilan;
3. Permohonan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
4. Permohonan Grasi;
5. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Pidana (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
6. Permohonan Izin/Persetujuan Penggeledahan;
7. Permohonan Izin/Persetujuan Penyitaan;
8. Permohonan Perpanjangan Penahanan;
9. Permohonan Pembantaran;
10. Permohonan Izin Besuk;
11. Permohonan Izin Berobat;
12. Permohnoan Pinjam Pakai Barang Bukti.

B. Kepaniteraan Perdata

1. Pendaftaran Perkara Gugatan/Perlawanan (Verzet)/Bantahan (Derden Verzet);
2. Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana;
3. Pendaftaran Perkara Permohonan;
4. Permohonan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
5. Permohonan Sumpah Atas Ditemukan Barang Bukti Baru (Novum);
6. Pengembalian Sisa Panjar Perkara;
7. Permohonan Eksekusi;
8. Permohonan Konsignyasi;
9. Permohonan Pengambilan Uang Hasil Eksekusi dan Konsignyasi;
10. Pencabutan Perkara Gugatan/Permohonan;
11. Pencabutan Upaya Hukum Perkara Perdata (Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali);
12. Pencabutan Eksekusi;
13. Pendaftaran Keberatan Putusan BPSK;

C. Kepaniteraan Hukum

1. Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum;
2. Permohonan Legalisasi Surat/Akta Dibawah Tangan (Waarmarking);
3. Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara;
4. Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht);
5. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;
6. Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil;
7. Permohonan Informasi;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Permohonan Turunan Putusan.

D. PELAYANAN PTSP SUB BAGIAN UMUM

1. Penerimaan surat masuk;
2. Penerimaan dan mengirim surat keluar.