Are you a member? sign in or take a minute to sign up

Cancel
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Alamat: Jalan Lintas Sumatera KM. 7, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Email: pnmandailingnatal@gmail.com

Berita

14Apr

Daftar Informasi Publik

Lebih Lanjut

10Apr

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Medan(10/04/2026), Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Medan, dilaksanakan Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dari Bapak Riswan Herafiansyah, S.H., M.H kepada Bapak Hasnul Tambunan, S.H., M.H, Acara Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum. Bapak Riswan Herafiansyah, S.H., M.H yang selama […]Lebih Lanjut

10Mar

Kegiatan Sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022, SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 secara daring

Panyabungan, (10/03/2026). Pengadilan Negeri Mandailing Natal bersama Polres Mandailing Natal dan Kejaksaan Panyabungan menghadiri acara Undangan Sosialisasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022, Undangan Sosialisasi Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012, Undangan Sosialisasi Implementasi SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara daring.  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam mamahami Standar Pelayanan Pengadilan . Acara Sosialisasi […]Lebih Lanjut

06Mar

Sosialisasi/Internalisasi Zona Integritas

Jum’at, 06 Maret 2026. Bertempat di Ruang Sidang Garuda, Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Bapak Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, bersama Wakil Ketua serta para Koordinator masing-masing Area Zona Integritas mengikuti kegiatan Sosialisasi/Internalisasi Zona Integritas. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat pemahaman serta komitmen seluruh aparatur Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) […]Lebih Lanjut

30Jan

Public Campaign Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dalam mewujudkan program Mahkamah Agung RI yaitu pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada badan peradilan di bawahnya, maka Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Jum’at tanggal 30 Januari 2026 menggelar kegiatan Public Campaign . Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Bapak Hasnul Tambunan, S.H., M.H., serta diikuti oleh Hakim, […]Lebih Lanjut

29Jan

Rapat Rencana Aksi/Rencana Kerja Zona Integritas PN Mandailing Natal 2026

Panyabungan (29/01/2026). Pengadilan Negeri Mandailing Natal melaksanakan Rapat Rencana Aksi/Rencana Kerja Zona Integritas PN Mandailing Natal 2026 yang di selenggarakan di ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Rapat Rencana Aksi/Rencana Kerja Zona Integritas PN Mandailing Natal Tahun 2026 ini di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Mandailing Natal.Lebih Lanjut

Menghadiri Acara Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Menghadiri Acara Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II yang diperwakilkan oleh Catur Alfath Satriya, SH (Hakim Pramata Muda) mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Acara tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di Aula Hotel Madina Sejahtera Panyabungan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam acara tersebut Bapak Catur Alftath Satriya, SH berpendapat bahwa agar setiap perkara yang berkaitan dengan Anak dan Perempuan harus disertai dengan pendamping sosial. Selain itu, beliau juga menyampaikan apabila terdapat korban agar didorong untuk mengajukan restitusi baik pengajuan melalui tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ketika persidangan atau pengajuan secara terpisah setelah putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dan beliau juga menambahkan bahwa Terkait dengan pemeriksaan di pengadilan, untuk perkara yang berkaitan dengan Perempuan Hakim terikat dengan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Melalui DP3AKB Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pemerintah membentuk adanya sumber daya penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini bertujuan melindungi dan membantu para korban kekerasan dari dampak Yang membahayakan kedepannya. Selasa (18/07/2023)







diyarbakır escort